Rahadi M Rum, S.Pd

1. Konsep Validitas Validitas merupakan produk dari validasi. Validasi adalah suatu proses yang dilakukan oleh penyusun atau pengguna instrumen untuk mengumpulkan data secara empiris guna mendukung kesimpulan yang dihasilkan oleh skor instrumen. Sedangkan validitas adalah kemampuan suatu alat ukur untuk mengukur sasaran ukurnya. Untuk menjadi valid suatu instrumen tidak hanya konsisten dalam penggunaannya, namun yang terpenting adalah harus mampu mengukur sasaran ukurnya. Hal ini berarti bahwa validitas merupakan ciri instrumen yang terpenting. Berbagai usaha dilakukan untuk meningkatkan validitas instrumen, baik langsung ataupun tidak berhubungan dengan peningkatan validitas instrumen itu sendiri. Untuk menjadi valid maka suatu instrumen harus dikonstruksi dengan baik dan mencakup materi yang benar-benar mewakili sasaran ukurnya. Validitas instrumen bersifat relatif terhadap situasi tertentu dan tergantung pada kondisi tertentu. Instrumen yang mempunyai validitas tinggi terhadap tujua

1. Konsep Validitas Validitas merupakan produk dari validasi. Validasi adalah suatu proses yang dilakukan oleh penyusun atau pengguna instrumen untuk mengumpulkan data secara empiris guna mendukung kesimpulan yang dihasilkan oleh skor instrumen. Sedangkan validitas adalah kemampuan suatu alat ukur untuk mengukur sasaran ukurnya. Untuk menjadi valid suatu instrumen tidak hanya konsisten dalam penggunaannya, namun yang terpenting adalah harus mampu mengukur sasaran ukurnya. Hal ini berarti bahwa validitas merupakan ciri instrumen yang terpenting. Berbagai usaha dilakukan untuk meningkatkan validitas instrumen, baik langsung ataupun tidak berhubungan dengan peningkatan validitas instrumen itu sendiri. Untuk menjadi valid maka suatu instrumen harus dikonstruksi dengan baik dan mencakup materi yang benar-benar mewakili sasaran ukurnya. Validitas instrumen bersifat relatif terhadap situasi tertentu dan tergantung pada kondisi tertentu. Instrumen yang mempunyai validitas tinggi terhadap tujua

Anda telah sukses mengahadapi awal seleksi proses penerimaan pegawai, sekarang anda akan menghadapi proses kelanjutan dari proses rekruitmen atau penerimaan pegawai. Apa yang musti dipersiapkan ? ... Siapkan informasi mengenai perusahaan, jenis usaha, apa yang dihadapi saat ini. Siapkan juga informasi yang anda ketahui tentang pekerjaan anda nantinya. Wawancara ...... hmmm menegangkan ? .... ooh tidak ini adalah proses biasa dalam penerimaan kerja .... Anda harus yakin bahwa anda pasti bisa. Karena anda sudah merupakan pemenang awal dari proses sebelumnya. Proses wawancara memang sering menjadikan pelamar pekerja tegang .... hal ini mungkin karena kurang percaya diri atau jarangnya memunculkan diri di depan orang lain, bahkan tidak jarang menjadikan gugup, gemetar, sering kebelakang dan sebagainya. Namun yakinlah hal ini adalah sangat wajar, dan hampir dialami oleh setiap orng terutama yang baru saja lulus sekolah untuk memulai sebagai pekerja setelah selesai sekolah ata

Untuk DPRD, baik provinsi maupun kabupaten/kota, Parliamentary Treshold (PT) tidak berlaku. Artinya seluruh parpol yang memperoleh suara, berapa pun suaranya, akan diikutkan dalam pembagian kursi. Perhitungan hanya dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama dilakukan dengan membagi suara sah seluruh parpol di sebuah dapil dengan jumlah kursi untuk ditemukan BPP-nya. Parpol yang lolos BPP ini akan memperoleh kursi. Untuk DKI jakarta suara sah berjumlah 1.276.182. Jika tiap dapil memiliki 12 kursi (uu no.10/2008 pasal 24 ayat (1) ), maka BPP dapil I DKI Jakarta yaitu 6.139 suara sah : 12 kursi = 511 suara. Parpol yang mendapat kursi yaitu Berdasarkan Undang-Undang No 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, pasal 12 ayat (4), menyebutkan, jumlah anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta paling banyak 125 persen dari jumlah masksimal untuk kategori jumlah penduduk DKI Jakarta yang diatur dalam undang-undang. Artinya, jumlah kursi di DPRD D

DPR RI memiliki 560 kursi yang terbagi ke dalam 77 daerah pemilihan (dapil) dengan jumlah kursi bervariasi tiap dapil. Cukup rumit untuk menghitung perolehan kursi masing-masing parpol di tiap dapil. Aturan mengenai tata caranya tercantum dalam Peraturan KPU nomor 15 tahun 2009. Sebelum menghitung perolehan kursi parpol per dapil, terlebih dulu kita harus menentukan parpol mana yang lolos Parliamentary Threshold (PT) sebesar 2,5 persen dari surat suara sah nasional dan parpol mana yang tidak lolos. Parpol yang tidak lolos PT tidak akan diikutkan dalam hitung-hitungan pembagian kursi. Berikut perhitungan H+3, dengan jumlah pemilih tetap kita 10.452.162 , hanya 7.317.752 di antaranya yang mengunakan hak suaranya. Dari jumlah sekian itu, surat suara sah nasional ternyata berjumlah 6.461.587 . Dengan demikian jumlah suara yang harus dimiliki parpol untuk lolos PT adalah 2,5 persen dari 6.461.587 , alias 161.539 suara. Angka 6.461.587 itu adalah suara untuk 38 parpol. Dengan angka PT 2,5

Penentuan perolehan Kursi DPR untuk Pemilu 2009 berbeda dengan Pemilu 2004, hal ini disebabkan adanya ketentuan Parliament Threshold (PT). Pada Pemilu 2009, parpol yang mendapatkan kursi DPR adalah parpol yang memperoleh PT sebesar 2,5 % ; yakni perolehan suara sah parpol tersebut, minimal mencapai 2,5 persen dari total suara sah pemilih. Misalkan saja pada Pemilu 2009 : Jumlah Pemilih Terdaftar (DP4) untuk pemilu DPR sebanyak 177.000.000 orang pemilih Dari DP4 ini (misalkan saja, yang menggunakan hak suara/yang datang ke TPS serta cara mencentang surat suara secara benar adalah 70 % dari DP4), sehingga suara sah nasional menjadi 123.900.000 suara (pemilih) Berdasarkan data tersebut, bila suatu Parpol tidak mencapai perolehan suara minimal 2,5 % dari suara sah nasional atau sebesar 3.097.500 suara, maka parpol tersebut tidak akan memperoleh kursi DPR untuk daerah pemilihan (dapil) manapun. Karena memang parpol tersebut tidak akan dilibatkan lagi dalam penghitungan kursi DPR. Uraian dia